Jawaban No 12 "Opini"

Regulations and wisdom of the Indonesian government standard and force. Finally, we as citizens can not avoid and must observe and comply with all regulations. But as a democracy that is based on freedom aspires also a means to be used. Because not all government regulations dapaf implemented by all people because basically all the regulations and the highest authority in the hands of the people. Establish measures trpat MNBS is because the rise of organized forest peruskan thoroughly resulting number of greening in Indonesia decreased. Above cases citing several provisions in the determination of an area as protected by the government, and I agreed to do the resettlement vicarious Semende government against indigenous peoples. However, one thing that needs to be emphasized that this does not mean defending the government, with no attention to the fate of the people around TNNBS, but it is also the responsibility of the government to do the replacement of that land as a result of forest establishment TSB. In conclusion, in order to obtain the good of the citizens and the government has been duly to implement regulations that have been made TSB. Moreover for the government, a policy must be able to socialize properly, so there is no misunderstanding of society itself.

Translate :

Peraturan dan kebijaksaan dari pemerintah Indonesia bersifat baku dan memaksa. Akhirnya kita sebagai warga negara tidak bisa mengelak dan harus menaati dan mematuhi semua peraturannya. Namun sebagai negara demokrasi yang berasaskan pada kebebasan beraspirasi juga merupakan sebuah sarana untuk dimanfaatkan. Dikarenakan tidak semua peraturan pemerintah yang dapaf dilaksanakan oleh semua masyarakatnya karena pada dasarnya semua peraturan dan pemegang kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Menetapkan MNBS adalah langkah yang trpat karena semakin maraknya peruskan hutan yang terorganisir secara menyeluruh sehingga mengakibatkan jumlah penghijauan di Indonesia semakin menurun.  Kasus diatas mengutip beberapa ketentuan dalam hal penetapan suatu kawasan sebagai yg dilindungi oleh pemerintah, dan saya setuju untuk melakukan pemindahan pemukiman yg dilakukan pemerintah terhadap masyarakat adat Semende. Namun, satu hal yg perlu ditekankan bahwa ini tidak berarti membela pemerintah, dengan tidak memperhatikan nasib warga sekitar TNNBS, tapi ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penggantian lahan yg akibat adanya penetapan hutan tsb. Kesimpulannya, demi mendapatkan kebaikan antara warga dan pemerintah sudah sepatutnya untuk melaksanakan peraturan yg telah dibuat tsb. Terlebih lagi bagi pihak pemerintah, harus dapat mensosialisasikan suatu kebijakan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat itu sendiri.